Gerbang Jakarta. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pertanyakan komitmen Presiden Prabowo dalam menjaga sehatnya demokrasi, pasca pemangkasan anggaran RRI dan TVRI yang memicu PHK massal.
Dalam siaran pers yang dikeluarkan Selasa (11/2/2025), lewat akun X-nya AJI menyoroti keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk memotong anggaran kementerian/lembaga lewat Inpres nomor 1 tahun 2025 yang ternyata berdampak langsung terhadap lembaga penyiaran publik RRI dan TVRI.
Dampak itu berupa pemutusan hubungan kerja (PHK), berakibat berkurangnya materi isi siaran yang menjadi hak publik. Menurut AJI, hal itu menambah catatan buruk kondisi perburuhan media massa di Indonesia pasca digitalisasi.
AJI sangat prihatin dengan kondisi RRI dan TVRI. "Keputusan efisiensi ini dipastikan berdampak pada penurunan kualitas siaran atau jurnalistik yang dihasilkan, karena yang terkena PHK juga meliputi jurnalis dan reporter lapangan," jelas Ketua AJI Indonesia, Nany Afrida.
Saat ini, sambung Nany, masih banyak masyarakat yang menggantungkan diri pada informasi dari RRI dan TVRI, terutama di kawasan terpencil dan pedesaan. Tanpa informasi RRI dan TVRI, tidak tertutup kemungkinan mereka akan mendapatkan informasi yang salah dan membahayakan dari pihak lain.
Menurut AJI, keputusan efisiensi Presiden Prabowo mestinya tidak pukul rata. Karena penyiaran di banyak negara, seperti Inggris dan Jerman mendapat tempat terhormat dan anggaran yang terjaga demi hak publik atas pelayanan informasi berkualitas.
Dengan adanya pemotongan anggaran secara ekstrem di RRi dan TVRI ini, AJI mempertanyakan komitmen Presiden Prabowo atas upaya pendidikan masyarakat melalui media publik sebagai prasyarat demokrasi yang sehat. "Pemerintah seharusnya tidak melakukan efisiensi atas anggaran RRI dan TVRI," tegas Nany.
Diketahui, RRI dan TVRI mem-PHK lebih dari 1.000 kontributor akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang memangkas kurang lebih sepertiga anggaran dua lembaga penyiaran pelat merah tersebut. (Itj)